JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program nasional yang menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Ia menegaskan bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat.
Menurut Zulhas, membangun puluhan ribu koperasi bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya ekonomi masyarakat desa agar mampu berkembang secara mandiri. Karena itu, pelaksanaan program membutuhkan pendekatan yang cepat, terintegrasi, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Konsep Koperasi Desa Merah Putih merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa. Tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi tumbuh dari tingkat paling bawah,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, apabila pembangunan 80 ribu koperasi dilakukan melalui mekanisme tender secara konvensional untuk setiap lokasi, prosesnya diperkirakan akan memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut perhitungannya, penyelesaian seluruh proyek bahkan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.
Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memberikan penugasan kepada Agrinas Pangan untuk melaksanakan pembangunan dengan menggandeng TNI sebagai mitra pelaksana di lapangan.
Zulhas menilai model kolaborasi tersebut menjadi solusi agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat tanpa harus melalui proses tender yang panjang di setiap daerah.
Dengan dukungan jaringan dan kemampuan operasional TNI yang tersebar di seluruh Indonesia, pelaksanaan program diharapkan dapat dilakukan secara serentak dan lebih efektif.
Selain faktor kecepatan, pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran. Zulhas meyakini bahwa pola kerja sama dengan TNI mampu menghasilkan biaya pembangunan yang lebih rendah dibandingkan sistem pengadaan melalui tender terbuka.
Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan pangan nasional tetap aman di tengah konflik Timur Tengah
Menurutnya, meskipun pelibatan TNI kerap menjadi perhatian dari sisi tata kelola administrasi, pelaksanaan di lapangan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan pembangunan koperasi dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik.
“Saya menjamin pekerjaan yang dilakukan akan lebih efisien dari sisi biaya dan memiliki kualitas yang baik karena dikerjakan secara terkoordinasi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui koperasi, pemerintah berharap masyarakat desa memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, distribusi hasil produksi, penyediaan kebutuhan pokok, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga menargetkan koperasi-koperasi tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat rantai pasok pangan, serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Dengan pembangunan yang dilakukan secara masif, pemerintah berharap kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat terus diperkecil. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, Agrinas Pangan, dan TNI, Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat terealisasi sesuai target sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah optimistis program ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
**
