JAKARTA – Putusan pengadilan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, memunculkan beragam tanggapan dari kalangan diaspora Indonesia yang tengah menempuh pendidikan maupun membangun usaha di luar negeri.
Sejumlah profesional muda mengaku mulai mempertimbangkan kembali rencana untuk pulang ke Indonesia dan berkontribusi melalui inovasi, khususnya pada sektor yang berkaitan dengan pemerintah.
Salah satu tanggapan datang dari pendiri perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, Cintya Djayaputra, yang saat ini menetap di Spanyol.
Ia mengaku prihatin setelah mengikuti perkembangan perkara yang menjerat Nadiem Makarim dan menilai kasus tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku industri teknologi Indonesia di luar negeri.
Menurut Cintya, putusan tersebut bukan hanya menjadi perhatian karena menyangkut seorang mantan pejabat negara, tetapi juga memengaruhi cara pandang para inovator terhadap risiko dalam menjalin kerja sama dengan sektor publik.
Ia menilai kepastian hukum menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau mengembangkan inovasi di Indonesia.
Cintya merupakan pendiri CORDA AI, sebuah perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperluas akses ke pasar Eropa.
Ia mengatakan perusahaannya sebelumnya memiliki rencana menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah di Indonesia.
Namun, menurutnya, perkembangan kasus hukum yang melibatkan Nadiem membuat pihaknya kini lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan sektor publik.
Ia menilai setiap proyek yang melibatkan pemerintah kini perlu dianalisis tidak hanya dari sisi manfaat, tetapi juga potensi risiko hukum dan kelembagaan yang mungkin muncul di masa mendatang.
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook
Cintya berpendapat bahwa sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil dengan niat baik dapat menghadapi konsekuensi yang tidak selalu mudah diprediksi.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi keberanian para inovator untuk mengambil bagian dalam program-program yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila semakin banyak talenta Indonesia memilih menjauh dari proyek-proyek strategis karena mempertimbangkan risiko yang dianggap terlalu besar, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat yang berpotensi kehilangan manfaat dari berbagai inovasi.
Lebih lanjut, Cintya menyebut kepastian hukum sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan apakah dirinya akan kembali ke Indonesia atau melanjutkan karier di luar negeri.
Menurutnya, lingkungan yang memberikan rasa aman, transparansi, serta kepastian dalam penegakan hukum menjadi faktor utama bagi pelaku usaha yang ingin membangun inovasi secara berkelanjutan.
Ia menilai sistem yang mampu memberikan perlindungan terhadap proses inovasi akan mendorong lebih banyak profesional dan pendiri perusahaan rintisan untuk berkontribusi di dalam negeri.
Sebaliknya, apabila kepastian hukum dinilai belum memadai, sebagian talenta berpotensi memilih mengembangkan karier di negara lain yang dianggap memiliki iklim usaha lebih stabil.
Kasus yang menjerat Nadiem Makarim sendiri menjadi perhatian luas karena berkaitan dengan proyek pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai amar putusan.
Perkembangan perkara tersebut memicu berbagai diskusi di ruang publik mengenai hubungan antara inovasi, tata kelola pemerintahan, dan kepastian hukum dalam mendukung kemajuan teknologi di Indonesia.
Sejumlah kalangan menilai inovasi membutuhkan regulasi yang jelas dan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun akademisi dapat menjalankan berbagai program tanpa kekhawatiran terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai kasus tersebut juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proyek publik, serta memperbaiki mekanisme pengawasan agar inovasi tetap berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas.
Ke depan, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga iklim investasi dan inovasi tetap kondusif, tetapi juga membangun kepercayaan para talenta Indonesia di dalam maupun luar negeri.
Kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang baik dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong lebih banyak diaspora untuk kembali berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui inovasi dan teknologi.
**
