BALI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan mengenai perbedaan latar belakang politik dalam acara groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak seharusnya melihat warna atau identitas partai politik. Ia kemudian mengaitkan pernyataannya dengan suasana politik nasional yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan dirinya sebagai pimpinan partai politik berbeda.
Bahlil mengatakan dirinya sempat bergurau dengan Gubernur Bali I Wayan Koster mengenai pelaksanaan program energi hijau tersebut. Menurutnya, pembangunan PLTS di Bali menjadi contoh bahwa kepentingan pembangunan nasional dapat ditempatkan di atas kepentingan politik.
“Jadi tadi saya sempat guyon dengan Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan lihat warna. Presiden kita Ketua Umum Gerindra, menterinya (ESDM) adalah Ketua Umum Golkar. Tapi eksekusi program PLTS di Kandang Merah,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut disambut tawa para peserta yang hadir. Bahlil kemudian menyebut pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk kolaborasi pemerintah yang perlu terus diperkuat.
Ia berharap semangat kolaborasi dalam pembangunan energi dapat menjadi inspirasi bagi kader partai politik lainnya. Menurut Bahlil, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemerintah dalam menjalankan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik lain di bangsa kita,” katanya.
Groundbreaking PLTS tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jembrana.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Program PLTS 100 GWp merupakan salah satu agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Prabowo Tantang Menteri Bangun PLTS 100 GWp dalam Tiga Tahun
Buruh,Tukang Becak,dan Sopir Bangkalan Siap ke Jakarta Bela Program Prabowo,Anak Kami Butuh MBG
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dapat dipercepat dan diselesaikan pada 2029. Program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.
Selain itu, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Target tersebut dinilai penting mengingat Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar.
Berdasarkan data pemerintah, potensi energi surya Indonesia mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Pembangunan program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap. Tahap pertama mencakup 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, sedangkan tahap ketiga mencapai 30 GWp.
Pemerintah berharap percepatan pengembangan energi surya dapat memperkuat bauran energi bersih sekaligus mendukung ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Guyonan Bahlil di Bali pun menjadi gambaran bahwa program strategis pemerintah diharapkan tetap berjalan melalui kolaborasi lintas kepentingan politik.
**
