JAKARTA – Kemunculan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengenakan kemeja dan topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat memulai safari politik kembali menjadi perhatian publik.
Penggunaan atribut partai tersebut memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan bergabungnya Jokowi ke PSI hingga penilaian bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi politik menjelang dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Namun, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Profesor Agus Riewanto, menilai penggunaan atribut PSI oleh Jokowi tidak dapat dimaknai sebagai deklarasi resmi bergabung dengan partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Menurut Agus, langkah Jokowi lebih tepat dipahami sebagai strategi komunikasi politik atau political branding yang bertujuan menjaga sekaligus mewariskan pengaruh politik yang telah dibangun selama dua periode menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Ini merupakan strategi branding untuk mewariskan pengaruh politik, bukan menandakan Jokowi telah resmi menjadi kader PSI,” ujar Agus, Jumat (26/6/2026).
Simbol Politik, Bukan Pernyataan Keanggotaan
Agus menjelaskan bahwa Jokowi bukan kali pertama mengenakan atribut PSI dalam berbagai kesempatan. Karena itu, penggunaan kemeja maupun topi berlogo PSI dinilai lebih bersifat simbolis daripada menunjukkan perubahan status politik secara formal.
Menurutnya, dalam komunikasi politik, simbol memiliki peran penting untuk membangun persepsi publik tanpa harus disampaikan melalui pernyataan langsung. Penggunaan atribut partai dapat menjadi bagian dari pesan politik yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun elite politik.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa simbol tersebut belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa Jokowi telah bergabung sebagai anggota PSI.
Ia menilai, apabila benar terdapat keputusan politik untuk menjadi kader partai, maka langkah tersebut lazimnya diumumkan secara resmi melalui mekanisme organisasi partai.
Tunjukkan Kedekatan dengan Kaesang dan Generasi Muda
Lebih jauh, Agus menilai penggunaan atribut PSI juga memiliki makna sebagai simbol kedekatan Jokowi dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Kedekatan tersebut, menurutnya, bukan hanya mencerminkan hubungan keluarga, tetapi juga menunjukkan dukungan terhadap representasi politik generasi muda.
Ia mengatakan, PSI selama ini berupaya membangun citra sebagai partai yang dekat dengan anak muda, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan politik. Kehadiran Jokowi menggunakan atribut PSI dinilai dapat memperkuat pesan tersebut di mata publik.
“Jokowi ingin menunjukkan secara simbolis kedekatan personal dengan Kaesang dan generasi muda, bukan deklarasi keanggotaan partai,” jelas Agus.
Menurutnya, strategi komunikasi semacam itu lazim digunakan dalam politik modern, di mana simbol visual sering kali memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan opini publik.
Safari Politik Dinilai Buka Berbagai Skenario
Selain menyoroti penggunaan atribut PSI, Agus juga menilai safari politik yang dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden membuka ruang munculnya berbagai kemungkinan konfigurasi politik menuju Pilpres 2029.
Ia berpendapat bahwa aktivitas politik Jokowi berpotensi menjadi bagian dari upaya mempertahankan jaringan politik, menjaga loyalitas relawan, serta membangun konsolidasi dengan berbagai kelompok politik yang selama ini menjadi pendukungnya.
Menurut Agus, langkah tersebut dapat menjadi fondasi bagi lahirnya poros politik baru pada masa mendatang.
Ia menyebut skenario tersebut sebagai “Jokowisme 2.0”, yakni sebuah konsep yang menggambarkan keberlanjutan pengaruh politik Jokowi melalui figur-figur yang memiliki kedekatan politik maupun keluarga dengannya.
Dalam konteks tersebut, Agus menilai nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berpotensi menjadi tokoh yang memperoleh manfaat dari keberlanjutan jaringan politik Jokowi.
Jokowi Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila”Ajudan : Tak Ada Undangan
Kaesang Targetkan Sumsel Jadi Lumbung Suara PSI pada Pemilu 2029
Pengaruh Jokowi Dinilai Masih Besar
Menurut Agus, meskipun dampak elektoral dari berbagai aktivitas politik Jokowi belum dapat diukur secara pasti pada saat ini, pengaruh mantan kepala negara tersebut masih sangat diperhitungkan oleh berbagai elite politik nasional.
Ia mengatakan, pengalaman Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode telah membentuk jaringan politik yang luas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kondisi tersebut menjadikan setiap langkah politik yang dilakukan Jokowi selalu mendapat perhatian publik maupun partai politik.
Agus berpandangan bahwa posisi Jokowi saat ini menempatkannya sebagai salah satu figur yang tetap memiliki daya tawar politik tinggi, meskipun tidak lagi menduduki jabatan presiden.
Karena itu, menurutnya, berbagai kekuatan politik akan tetap mempertimbangkan pengaruh Jokowi dalam menyusun strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
Dinamika Politik Masih Terbuka
Pengamat menilai dinamika politik menuju Pilpres 2029 masih sangat cair dan memungkinkan terjadinya berbagai perubahan konfigurasi koalisi maupun poros politik.
Dalam situasi tersebut, setiap simbol, pertemuan politik, maupun aktivitas tokoh nasional berpotensi memunculkan beragam interpretasi. Meski demikian, Agus mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan penggunaan atribut partai.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah simbolik perlu dibedakan dengan keputusan politik yang bersifat formal. Selama belum ada pernyataan resmi mengenai status keanggotaan Jokowi di PSI, penggunaan atribut partai lebih tepat dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi politik.
Safari politik Jokowi pun diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik karena dinilai dapat memberikan sinyal mengenai arah konsolidasi politik nasional menjelang kontestasi Pemilu 2029. Namun, bagaimana pengaruhnya terhadap peta politik ke depan masih akan sangat bergantung pada dinamika yang berkembang dalam beberapa tahun mendatang.
**
