JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” atau disingkat “Prabowonomics” pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan bahwa pemilihan tema tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kesungguhan Presiden Prabowo Subianto dalam mengawal arah baru pembangunan ekonomi Indonesia.
Dalam pidatonya pada puncak perayaan Harlah PKB, Cak Imin menjelaskan bahwa istilah “Prabowonomics” bukan sekadar slogan politik, melainkan mencerminkan komitmen untuk memperkuat perekonomian nasional yang berlandaskan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurutnya, PKB melihat kepemimpinan Presiden Prabowo membawa semangat baru dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Karena itu, seluruh kader PKB menyatakan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa.
“Tema ulang tahun PKB ke-28 adalah ‘Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi’ yang kami singkat menjadi Prabowonomics. Tema ini lahir sebagai bentuk rasa syukur sekaligus komitmen PKB untuk terus bersama pemerintah membawa arah baru ekonomi nasional,” ujar Muhaimin.
Cak Imin menambahkan, inspirasi penggunaan istilah tersebut berasal dari konsistensi Presiden Prabowo dalam menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas pembangunan. Ia menilai Presiden terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada kemandirian nasional di tengah dinamika geoekonomi dan geopolitik dunia.
Prabowo Instruksikan Seluruh Kementerian dan Lembaga Dukung Koperasi Merah Putih
Menurutnya, tantangan global saat ini menuntut Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi eksternal. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi berbasis kekuatan domestik menjadi strategi yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.
Dalam pidatonya, Muhaimin juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap mengingatkan pentingnya memahami dan mengamalkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional.
Ia mengatakan, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut PKB, semangat tersebut sejalan dengan visi partai dalam memperjuangkan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi rakyat.
Cak Imin menilai arah kebijakan ekonomi yang dibangun pemerintah saat ini merupakan langkah untuk mengembalikan hak-hak ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan nasional.
Selain itu, ia menegaskan dukungan PKB terhadap strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kapasitas nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal demi kepentingan rakyat.
Ia juga menyoroti bahwa selama sekitar 25 tahun terakhir Indonesia dinilai terlalu bergantung pada perkembangan ekonomi global. Akibatnya, berbagai potensi domestik belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional.
Karena itu, PKB mendukung berbagai langkah pemerintah yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, memperluas lapangan kerja, serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Muhaimin menegaskan bahwa dukungan tersebut sejalan dengan hasil Ijtima Ulama yang mendorong terwujudnya ekonomi nasional berbasis konstitusi dan kepentingan rakyat. Menurutnya, arah pembangunan yang ditempuh Presiden Prabowo merupakan bagian dari cita-cita besar untuk membangun Indonesia yang mandiri, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tantangan global.
Melalui momentum Harlah ke-28, PKB berharap sinergi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen bangsa dapat semakin memperkuat upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
**
