Jakarta | Pemerintahan Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan ekonomi yang berfokus pada penguatan rakyat kecil.
“Di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan pasar yang semakin ketat, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diposisikan sebagai fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan nasional.
Komitmen itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Pemerintah menilai UMKM bukan sekadar sektor ekonomi informal, tetapi tulang punggung yang menopang kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Selama bertahun-tahun, UMKM terbukti menjadi sektor yang paling bertahan menghadapi krisis. Ketika ekonomi global bergejolak, usaha kecil tetap bergerak di pasar tradisional, lingkungan kampung, hingga ruang digital.
Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pelaku usaha kecil mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pasar, dan fasilitas usaha.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penambahan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
Pemerintah bahkan mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp1 triliun guna memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tiba di Filifina,Presiden Prabowo menggunakan mobil karya anak bangsa “Maung”
Tak hanya itu, kementerian, lembaga, dan BUMN juga diminta memanfaatkan aset atau ruang yang belum optimal untuk mendukung promosi produk UMKM.
Gedung, area publik, hingga fasilitas milik negara diharapkan dapat menjadi ruang display produk lokal, festival UMKM, dan pusat aktivitas ekonomi kreatif masyarakat.
Kebijakan tersebut memperlihatkan pendekatan baru pemerintah yang tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga membuka akses pasar bagi pelaku usaha kecil.
Sebab, persoalan utama UMKM selama ini bukan sekadar kekurangan modal, melainkan keterbatasan jaringan distribusi dan pemasaran.
Selain penguatan UMKM, pemerintah juga menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen penting pengurangan kemiskinan.
Saat ini, alokasi APBN untuk program perlindungan sosial mencapai Rp508,2 triliun, mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi kesehatan, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Namun pemerintah menyadari bahwa besarnya anggaran tidak akan efektif tanpa data yang akurat. Karena itu, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Langkah integrasi data tersebut menjadi penting di tengah kritik publik mengenai distribusi bantuan sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya merata.
Dengan sistem data tunggal, pemerintah berharap bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah juga menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Targetnya cukup ambisius: kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional turun menjadi lima persen pada 2029.
Bagi banyak masyarakat kecil, kebijakan ini bukan sekadar angka statistik. Ia menyangkut harapan untuk mendapatkan akses pekerjaan, usaha yang berkembang, pendidikan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih layak.
Pada akhirnya, strategi penguatan UMKM dan perlindungan sosial menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan besar, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi rakyat di lapisan paling bawah.
**
