JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB.
Agenda pertemuan itu dikonfirmasi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat.
“Ya Insya Allah, jam 16 (pertemuannya),” kata Al Muzzammil.
Meski demikian, hingga informasi tersebut disampaikan, belum diketahui secara pasti agenda utama yang akan dibahas Presiden Prabowo bersama para pimpinan partai politik tersebut.
Sejumlah ketua umum partai lainnya juga belum memberikan keterangan ketika dimintai konfirmasi mengenai rencana pertemuan di Istana Bogor.
Selain menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Salah satunya adalah penganugerahan tanda kehormatan atau bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun bencana.
Konsultasi Soal Pengganti Gibran
Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya muncul rencana pembahasan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan menggelar rapat bersama partai-partai politik yang dahulu mendukung pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yusril, pertemuan dengan partai koalisi diperlukan untuk membahas mekanisme pengusulan dua nama calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Saat Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran didukung sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Partai-partai tersebut meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.
Yusril menyebut, terdapat sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun nonparlemen, yang terlibat dalam pengusungan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ia menjelaskan, partai-partai pengusung nantinya dapat memberikan usulan mengenai nama calon wakil presiden pengganti. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Keputusan Akhir di Tangan Presiden
Yusril menegaskan, mekanisme penggantian wakil presiden harus mengacu pada ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tata tertib yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur mekanisme pembahasan calon pengganti wakil presiden bersama partai politik pengusung.
Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, Presiden dapat melakukan konsultasi dan pembicaraan dengan partai-partai koalisi untuk memperoleh masukan sebelum menentukan nama yang akan diajukan.
Rencana pertemuan di Istana Bogor pun dinilai menjadi momentum penting untuk melihat arah komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah.
Meski agenda pembahasan belum diumumkan secara resmi, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan dibahasnya persoalan keberlanjutan koalisi serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Perkembangan hasil pertemuan tersebut akan menjadi perhatian, terutama terkait sikap partai-partai politik pengusung dan langkah yang akan diambil Presiden Prabowo sesuai ketentuan konstitusi.
**
