LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa, untuk senantiasa melakukan introspeksi diri dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Presiden, seluruh pangkat, fasilitas, dan kewenangan yang dimiliki aparatur negara bersumber dari uang rakyat sehingga harus dipergunakan sepenuhnya untuk melayani kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara peresmian bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, sehingga setiap unsur pemerintahan dituntut terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Prabowo mengawali arahannya dengan mengajak seluruh birokrat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing.
Menurutnya, introspeksi merupakan langkah penting agar aparatur negara tetap menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Secara khusus, Presiden kemudian menyoroti jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan. Ia mengingatkan bahwa aparat penegak hukum dan aparat pertahanan negara merupakan pelayan masyarakat yang harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa setiap atribut yang dikenakan aparat negara merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui anggaran negara. Karena itu, ia meminta seluruh aparat tidak melupakan asal-usul kepercayaan yang diberikan kepada mereka.
Prabowo Anugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada PM India Narendra Modi
“Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat,” tegas Prabowo saat memberikan pesan kepada jajaran TNI dan Polri. Ia juga menyampaikan pesan serupa kepada para jaksa agar selalu mengingat bahwa kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk menegakkan hukum secara adil dan bertanggung jawab.
Selain mengingatkan pentingnya integritas aparatur negara, Presiden juga menyinggung capaian pemerintah yang menurutnya berhasil diraih dalam waktu relatif singkat. Ia menyampaikan rasa syukur atas berbagai kemajuan yang telah dicapai meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan.
Menurut Prabowo, salah satu tantangan terbesar dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih adalah perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi.
Ia menilai pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh institusi negara agar tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan kekesalannya terhadap praktik korupsi yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.
Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun status ekonomi seseorang. Prinsip persamaan di hadapan hukum, kata Presiden, harus menjadi pedoman seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
Melalui pesan tersebut, Presiden berharap seluruh aparatur negara semakin menyadari bahwa tugas utama mereka adalah mengabdi kepada masyarakat.
Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, aparatur negara diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
**
