JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan alasan yang membuat dirinya tetap bertahan dalam dunia politik meskipun telah mengalami beberapa kali kekalahan dalam kontestasi pemilihan umum.
Menurut Prabowo, konsistensinya selama puluhan tahun berkiprah di dunia politik didorong oleh keyakinan terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya telah mengikuti lima kali pemilihan umum.
Dari sejumlah kontestasi tersebut, ia mengalami empat kali kekalahan sebelum akhirnya berhasil memenangkan pemilihan dan mendapatkan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa perjalanan panjang tersebut bukan semata-mata ambisi politik pribadi, melainkan bagian dari perjuangan untuk memperjuangkan gagasan ekonomi yang menurutnya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Ia menilai bahwa kebijakan ekonomi harus memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar semata.
Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyoroti konsep neoliberalisme yang menurutnya pernah menjadi paradigma dominan dalam pengambilan kebijakan ekonomi di berbagai negara.
PRABOWO SEBUT NU ORGANISASI PALING NASIONALIS DAN PATRIOTIK, UNGKAP KEDAKATAN SEJAK MASA KECIL
Ia menjelaskan bahwa paham tersebut menempatkan pasar bebas dan kemampuan bersaing sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi, sementara peran negara cenderung dibatasi.
Menurut Prabowo, pendekatan ekonomi yang terlalu mengandalkan mekanisme pasar berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai.
Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor yang rentan dinilai dapat mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.
Karena itu, Prabowo menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Negara, kata dia, harus memiliki peran aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan kelompok ekonomi lemah lainnya.
Ia berpandangan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka makro, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Sebagai contoh dari sikap yang telah lama dipegangnya, Prabowo mengingat kembali pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Pada masa tersebut, pemerintah pernah merencanakan kebijakan impor beras yang menuai berbagai tanggapan dari kalangan petani.
Prabowo mengaku pernah menyampaikan langsung keberatannya terhadap rencana tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Aburizal Bakrie. Ia meminta agar kebijakan impor beras dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan dampaknya terhadap petani dalam negeri.
Menurut Prabowo, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus menopang perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan pangan harus dirancang secara hati-hati agar tidak merugikan petani lokal yang menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan pandangan Prabowo mengenai pentingnya kemandirian ekonomi dan keberpihakan terhadap sektor-sektor produktif dalam negeri.
Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus didasarkan pada penguatan kapasitas nasional, termasuk sektor pertanian, industri, dan usaha rakyat.
Dengan latar belakang pengalaman politik yang panjang, Prabowo menegaskan bahwa perjuangannya selama ini dilandasi oleh keyakinan untuk mendorong model pembangunan yang lebih inklusif.
Menurutnya, negara harus hadir sebagai pelindung sekaligus penggerak pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
**
