Jakarta | Di tengah meningkatnya tekanan terhadap konsumsi energi global, gagasan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kembali mendapat sorotan.
Bukan sekadar tren pascapandemi, WFH kini dipandang sebagai salah satu solusi konkret dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari sektor transportasi harian.
Lembaga energi dunia International Energy Agency(IEA), memberikan gambaran menarik mengenai potensi kebijakan ini.
Dalam kajiannya, IEA menyebut bahwa penerapan WFH dapat menekan konsumsi BBM mobil pribadi hingga 2–6 persen di tingkat nasional.
Angka ini mungkin terlihat kecil, namun dalam skala negara dengan jumlah kendaraan besar seperti Indonesia dampaknya sangat signifikan.
Setiap hari, jutaan pekerja melakukan perjalanan pulang-pergi dari rumah ke kantor.
Aktivitas ini menyumbang porsi besar dalam penggunaan kendaraan pribadi.
IEA mencatat bahwa perjalanan komuter bisa mencapai 5 hingga 30 persen dari total aktivitas kendaraan di berbagai wilayah.
Dengan mengurangi frekuensi perjalanan tersebut, konsumsi BBM secara otomatis ikut berkurang.
Simulasi yang dilakukan IEA menunjukkan bahwa jika pekerja yang memungkinkan bekerja dari rumah melakukannya selama tiga hari dalam seminggu, konsumsi BBM mobil nasional dapat ditekan hingga 6 persen.
Bahkan, di tingkat individu, penghematan bisa mencapai 20 persen jika pola kerja jarak jauh diterapkan secara konsisten.
Temuan ini menjadi relevan ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan WFH, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah menetapkan satu hari kerja dari rumah setiap pekan, yakni pada hari Jumat.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penghematan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun.
Angka ini berasal dari pengurangan kompensasi BBM yang selama ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menko Airlangga Sampaikan Arahan Peningkatan Ekonomi Sumsel
RESMI! Harga BBM Tak Naik, Pemerintah Himbau Daya Beli BBM di Tengah Tekanan Global
Penghematan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kerja tidak lagi berdiri sendiri sebagai urusan manajemen sumber daya manusia, tetapi telah menjadi bagian dari strategi ekonomi dan energi.
Dalam konteks ini, WFH menjadi jembatan antara efisiensi kerja dan keberlanjutan energi.
Namun, implementasi WFH tentu tidak bisa dilakukan secara seragam.
Tidak semua sektor pekerjaan memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
Industri manufaktur, layanan publik tertentu, hingga sektor transportasi tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja.
Oleh karena itu, kebijakan ini lebih efektif jika diterapkan secara selektif dan adaptif.
IEA sendiri menyarankan agar pemerintah mendorong sektor swasta untuk mengadopsi kebijakan serupa, setidaknya bagi pekerjaan yang memungkinkan.
Selain itu, langkah tambahan seperti penutupan gedung-gedung publik pada hari tertentu juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.
Fenomena ini juga terjadi di berbagai negara lain Beberapa negara seperti Pakistan, Thailand, Sri Lanka, dan Mesir telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan energi adalah isu global yang membutuhkan pendekatan inovatif.
Di Indonesia, kebijakan WFH pascapandemi sebenarnya bukan hal baru.
Banyak instansi dan perusahaan telah mencoba sistem kerja fleksibel sejak pandemi COVID-19.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara lebih luas.
Namun, tantangan tetap ada. Selain kesiapan infrastruktur digital, perubahan budaya kerja juga menjadi faktor penting.
Tidak semua organisasi siap beralih dari sistem kerja konvensional ke model kerja fleksibel. Diperlukan adaptasi, baik dari sisi manajemen maupun pekerja itu sendiri.
Di sisi lain, WFH juga membawa dampak positif lain, seperti pengurangan kemacetan, peningkatan kualitas udara, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.
Dengan berkurangnya jumlah kendaraan di jalan, emisi karbon juga dapat ditekan, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
Meski demikian, efektivitas WFH dalam jangka panjang tetap perlu dievaluasi.
Pemerintah dan pelaku usaha harus memastikan bahwa produktivitas tidak menurun, serta layanan publik tetap berjalan optimal.
Pada akhirnya, kebijakan WFH menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis energi tidak selalu harus berasal dari teknologi canggih atau investasi besar.
Terkadang, perubahan sederhana dalam pola kerja dan kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak yang signifikan.
Dari ruang kerja di rumah hingga penghematan BBM nasional, WFH menjadi contoh bagaimana kebijakan yang adaptif dapat menjawab tantangan zaman.
Di tengah ketidakpastian global, langkah kecil seperti mengurangi perjalanan harian bisa menjadi kontribusi besar bagi ketahanan energi negara.
**
