PALEMBANG | Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Kertapati merupakan bagian dari proyek strategis pemerintah yang memiliki dampak besar bagi masa depan pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Dalam kunjungannya, Jumat (1/5/2026), Zulkifli Hasan menyebut Palembang sebagai daerah pionir dalam menghadirkan inovasi pengolahan sampah yang terintegrasi dengan produksi energi.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya solusi atas persoalan sampah, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Ini proyek strategis pemerintah. Palembang menjadi yang pertama sebagai pionir dalam inovasi pengelolaan sampah menjadi energi. Harapannya, fasilitas ini mampu mengurangi volume limbah sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat,” kata Zulkifli Hasan.
BACA JUGA:
Diplomasi untuk Rakyat: Alasan di Balik Intensitas Kunjungan Luar Negeri Presiden Prabowo
Wakil Ketua DPRD Empat Lawang Kunjungi Korban Kebakaran di Desa Kota Gading
Ia menekankan bahwa pendekatan seperti PSEL menjadi kunci dalam menghadapi dua tantangan sekaligus: penanganan sampah perkotaan dan kebutuhan energi alternatif.
Dengan teknologi yang tepat, sampah tidak lagi menjadi beban lingkungan, melainkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Ia berharap fasilitas ini dapat dioptimalkan agar memberikan dampak nyata, baik dalam pengurangan sampah maupun penyediaan energi.
Kunjungan ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong berbagai inovasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Palembang Ratu Dewa, para kepala OPD, serta sejumlah pejabat terkait. **
