MEDAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis yang akan menjadi agenda bersama pemerintah kota dalam memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dari berbagai forum yang digelar selama Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan, Sumatera Utara, yang mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat.”
Rakernas yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 menjadi forum konsolidasi bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, menyusun solusi atas berbagai tantangan pembangunan perkotaan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, mengatakan bahwa sepuluh rekomendasi tersebut lahir dari hasil diskusi yang melibatkan berbagai unsur pemerintah kota, organisasi perangkat daerah, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah kota saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
“Persoalan pemerintah kota saat ini tidak lagi hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan nasional yang membutuhkan ruang dialog dan dukungan politik agar berbagai aspirasi daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif,” ujar Alwis dalam kegiatan Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Ballroom Grand City Hall, Medan.
Alwis menegaskan bahwa pengalaman pemerintah kota dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan menjadi modal penting dalam menyusun rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.
Adapun sepuluh rekomendasi strategis yang dihasilkan Rakernas XVIII APEKSI meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta fleksibilitas belanja daerah.
Selain itu, Rakernas juga merekomendasikan penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, serta penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Rekomendasi lainnya mencakup penguatan ekonomi lokal yang inklusif, optimalisasi tata ruang dan kerja sama antarwilayah, peningkatan kepastian hukum dan regulasi bagi pemerintah daerah, hingga pelibatan generasi muda dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan kota.
Menurut Alwis, keseluruhan rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa konsep ketangguhan kota tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup aspek tata kelola pemerintahan, ketahanan ekonomi, transformasi digital, penguatan fiskal, pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Rakernas XVIII APEKSI bukan sekadar agenda rutin organisasi pemerintah daerah, melainkan forum strategis yang mempertemukan para kepala daerah untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Bima, di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah, dinamika geopolitik global, serta kondisi perekonomian nasional yang terus berkembang, kolaborasi antarpemerintah kota menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ia menilai banyak pemerintah kota di Indonesia telah menunjukkan kemampuan beradaptasi melalui berbagai inovasi pelayanan publik, digitalisasi administrasi pemerintahan, hingga pengembangan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kementerian Dalam Negeri melihat dengan optimistis bagaimana kota-kota di Indonesia mampu menjadi transformer dan survivor melalui berbagai inovasi yang lahir dari pemerintah daerah,” kata Bima.
Selain menjadi wadah bertukar gagasan, Rakernas juga dinilai berhasil memperkuat hubungan antarkepala daerah dengan mengesampingkan perbedaan politik, birokrasi, maupun kepentingan sektoral. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mendorong seluruh pemerintah kota untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, sejumlah daerah telah berhasil meningkatkan penerimaan daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran, optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, serta kepemimpinan kepala daerah yang aktif mengawal pelaksanaan program pembangunan.
Ia berharap keberhasilan berbagai daerah tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kota-kota lain dalam memperkuat kemandirian fiskal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rakernas XVIII APEKSI tahun ini juga menghadirkan berbagai kegiatan pendukung, antara lain Youth City Changers (YCC) yang melibatkan generasi muda, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Ladies Program, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam merumuskan berbagai inovasi pembangunan perkotaan.
Melalui sepuluh rekomendasi strategis yang dihasilkan, Rakernas XVIII APEKSI diharapkan mampu menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan yang inklusif, serta mewujudkan kota-kota di Indonesia yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.
**
