JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi lintas lembaga guna membahas langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan.
Pertemuan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026), menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama DPR untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi terhadap dunia ketenagakerjaan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Dalam keterangannya kepada awak media, Dasco mengatakan rapat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan aparat terkait dalam menyikapi munculnya informasi mengenai sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja.
Menurut Dasco, seluruh pihak yang hadir memiliki komitmen yang sama untuk memastikan setiap potensi PHK dapat diantisipasi sejak dini melalui langkah-langkah strategis dan terkoordinasi.
Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi sesuai kewenangannya agar masyarakat, khususnya para pekerja, memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah pemerintah.
“Kami mengadakan rapat koordinasi mengenai Satgas Mitigasi PHK yang melibatkan unsur pemerintah, DPR, serikat pekerja, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah menyusun langkah bersama dalam menghadapi potensi PHK di sejumlah perusahaan,” ujar Dasco.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang telah memfasilitasi forum koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan legislatif menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Dasco Naik Mobil Komando Temui Massa Mahasiswa, DPR Janji Perkuat Dialog Soal Aspirasi Publik
Dasco Apresiasi Langkah Strategis BI Untuk Memperkuat Rupiah
Prasetyo menjelaskan, pemerintah telah menerima berbagai informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja.
Atas dasar itu, Satgas Mitigasi PHK mulai melakukan pemetaan terhadap perusahaan yang terdampak beserta akar persoalan yang dihadapi.
Ia menuturkan bahwa proses pemetaan tersebut bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga potensi PHK dapat diminimalkan.
Pemerintah akan mengidentifikasi faktor penyebab di masing-masing perusahaan, baik yang berkaitan dengan kondisi bisnis, pasar, maupun aspek operasional lainnya.
Selain memetakan persoalan, pemerintah juga akan menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.
Keterlibatan organisasi serikat pekerja dalam rapat tersebut juga dinilai penting karena memberikan gambaran langsung mengenai kondisi ketenagakerjaan di lapangan.
Masukan dari perwakilan buruh akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.
Di sisi lain, kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan adanya dukungan lintas sektor dalam menjaga situasi tetap kondusif apabila muncul persoalan hubungan industrial di berbagai daerah. Pemerintah berharap koordinasi yang intensif dapat mencegah konflik berkepanjangan antara perusahaan dan pekerja.
Melalui Satgas Mitigasi PHK, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional.
Selain mengantisipasi gelombang PHK, pemerintah juga berupaya menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha agar mampu mempertahankan lapangan pekerjaan di tengah dinamika ekonomi global.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja.
Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan setiap potensi PHK dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan pekerja sekaligus keberlanjutan dunia usaha.
**
