Jakarta| Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP gelombang pertama menuai sorotan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap adanya 13 kasus pelanggaran.
Temuan ini memicu perhatian publik, terutama karena sebagian besar pelanggaran justru dilakukan oleh pengawas ujian.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, menjelaskan bahwa dari total 13 pelanggaran tersebut, sebanyak 12 kasus melibatkan pengawas, sementara satu kasus lainnya dilakukan oleh siswa.
Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan ujian masih menghadapi tantangan serius di lapangan.
Namun demikian, Rahmawati menegaskan bahwa mayoritas pelanggaran tidak berkaitan dengan kebocoran soal.
Pelanggaran yang ditemukan lebih kepada aktivitas yang tidak sesuai prosedur, seperti melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat ujian berlangsung.
Tindakan ini dinilai melanggar aturan karena dapat mengganggu integritas dan ketenangan proses ujian.
BACA JUGA:
Mau tahu berapa banyak Siswa Madrasah dan Santri Ikuti AN-TKA 2026?
Terkait isu kebocoran soal yang sempat beredar luas, Kemendikdasmen memastikan tidak ditemukan bukti adanya soal TKA yang bocor dari sistem ujian.
Klarifikasi ini sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan sistem pelaksanaan tes berbasis komputer.
Selain itu, pihak kementerian juga menelusuri sejumlah tautan di media sosial yang mengklaim berisi bocoran soal.
Hasilnya, konten tersebut bukanlah salinan resmi dari sistem ujian, melainkan hanya berupa ingatan ulang peserta yang dibagikan setelah ujian selesai.
Meski demikian, Kemendikdasmen tetap memandang serius seluruh pelanggaran yang terjadi.
Setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Penentuan sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pihak, dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dalam proses evaluasi lanjutan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan ujian nasional.
Tidak hanya peserta didik, tetapi juga pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses berjalan jujur, tertib, dan sesuai aturan. **
