Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada para pelaku usaha pertambangan yang masih melanggar aturan, khususnya terkait izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Sikap keras ini muncul setelah menerima laporan hasil evaluasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden yang sebelumnya menekankan pentingnya penertiban izin tambang, terutama yang berada di kawasan sensitif seperti hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam.
Dalam keterangannya kepada media, Bahlil menegaskan bahwa evaluasi telah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Presiden. Ia menyebut, berbagai kategori kawasan hutan menjadi fokus utama dalam proses penataan tersebut.
“Ada di hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam. Semua IUP yang berada di dalam kawasan hutan sudah kami evaluasi dan laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil.
Menurutnya, proses evaluasi dilakukan dalam waktu satu minggu, sesuai arahan langsung Presiden. Hasilnya pun dinilai cukup signifikan dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran maupun ketidaksesuaian izin yang selama ini menjadi persoalan laten di sektor pertambangan.
Lebih jauh, Bahlil memastikan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada tahap evaluasi semata. Langkah eksekusi akan segera dilakukan terhadap IUP yang terbukti melanggar ketentuan.
“Saya sudah melaporkan hasilnya dan mendapatkan arahan teknis dari Presiden untuk segera melakukan langkah lanjutan. Dalam waktu dekat akan kita eksekusi,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan yang tidak taat aturan. Penertiban IUP di kawasan hutan menjadi bagian dari agenda besar reformasi sektor pertambangan nasional yang kini tengah digencarkan.
BACA JUGA
Presiden Prabowo Subianto Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Rusia
Presiden Prabowo Subianto ; Nyawa Lebih Utama, Jangan Kembali ke Zona Bahaya!
Langkah tegas ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Selama ini, keberadaan tambang di kawasan hutan kerap menimbulkan konflik, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun sosial.
Presiden Prabowo disebut menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepentingan generasi mendatang.
Penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang selama ini beroperasi di luar ketentuan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini dinilai masih memiliki banyak celah. Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak merusak lingkungan.
Pengamat menilai, kebijakan ini akan berdampak besar terhadap industri pertambangan nasional. Perusahaan yang selama ini mengandalkan celah regulasi dipastikan akan menghadapi tekanan besar, sementara pelaku usaha yang taat aturan justru akan mendapatkan ruang yang lebih sehat untuk berkembang.
Di sisi lain, masyarakat dan pegiat lingkungan menyambut baik langkah tegas pemerintah ini. Penertiban tambang di kawasan hutan dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat aktivitas pertambangan ilegal maupun yang tidak sesuai izin.
Dengan dimulainya fase eksekusi terhadap IUP bermasalah, pemerintah mengirim pesan jelas: tidak ada kompromi bagi pelanggaran di sektor strategis ini. Semua pihak diminta untuk mematuhi aturan yang berlaku dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus konsisten dalam mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.*
