Lahat | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat menggelar audiensi sekaligus silaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Lahat pada Rabu (15/04/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemitraan antara insan pers dan institusi penegak hukum guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan berimbang di Kabupaten Lahat.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejari Lahat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, bersama jajaran pengurus.
Rombongan disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Teuku Luftansya, didampingi Rio Purnama serta jajaran internal kejaksaan.
Suasana pertemuan berlangsung akrab dan penuh kehangatan, namun tetap sarat dengan pembahasan substansial. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan yang harmonis antara media dan aparat penegak hukum memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas informasi publik, khususnya dalam isu-isu penegakan hukum yang kerap menjadi perhatian masyarakat.
Dalam sambutannya, Kajari Lahat Teuku Luftansya menyampaikan apresiasi atas inisiatif PWI yang terus menjalin komunikasi aktif dengan institusi kejaksaan.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan PWI Lahat. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara institusi dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang transparan dan konstruktif,” ujar Teuku Luftansya.
Ia juga menambahkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan membutuhkan dukungan dari media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat, tidak bias, dan sesuai dengan fakta hukum yang ada.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar terkait proses penegakan hukum.
Sementara itu, Ketua PWI Lahat Ehdi Amin menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi mitra strategis bagi Kejari dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menyebutkan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.
“Kami dari PWI Lahat berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kejari Lahat. Pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang konstruktif dalam mendukung penegakan hukum,” ungkap Ehdi Amin.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, di mana setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan misinformasi maupun spekulasi liar.
Dalam diskusi yang berlangsung, kedua belah pihak turut membahas berbagai peluang kerja sama ke depan, seperti penyediaan informasi hukum yang lebih terbuka, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pelatihan jurnalistik terkait pemberitaan hukum yang berimbang dan edukatif.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi institusi masing-masing, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya sinergi yang kuat, informasi terkait penegakan hukum dapat disampaikan secara lebih transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh publik.
Selain itu, peran media sebagai pengawas sosial juga diharapkan dapat berjalan secara optimal tanpa mengesampingkan prinsip objektivitas dan independensi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media maupun institusi penegak hukum.
Pertemuan ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol eratnya hubungan kemitraan antara PWI Lahat dan Kejari Lahat. Momen tersebut menjadi penegas bahwa kedua pihak memiliki visi yang sama dalam membangun Kabupaten Lahat yang lebih kondusif, transparan, dan berkeadilan.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergitas antara insan pers dan aparat penegak hukum di Kabupaten Lahat semakin kuat dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang solid, keduanya dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang informasi publik yang sehat sekaligus mendukung tegaknya supremasi hukum di tengah masyarakat. **
