JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara permanen sebagai bagian dari langkah penertiban dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Sudaryono menegaskan penutupan ratusan dapur tersebut dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari persoalan higienitas, sanitasi, kualitas makanan, hingga fasilitas pendukung yang tidak memenuhi standar operasional.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat.
“Dapur yang disuspend secara permanen ini tidak lagi mendapatkan pembayaran atau kompensasi. Ini bukan seperti evaluasi sebelumnya. Kali ini penutupan dilakukan karena terbukti terjadi pelanggaran tata kelola,” ujar Sudaryono.
Berdasarkan data BGN, sebanyak 98 dapur yang ditutup berada di wilayah Sumatera, 311 dapur berada di Jawa dan Madura, sedangkan 424 dapur lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Sudaryono menjelaskan, sebagian besar dapur tersebut tidak memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Selain masalah higienitas dan sanitasi, BGN juga menemukan risiko kontaminasi makanan, kualitas menu yang tidak sesuai ketentuan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dinilai tidak layak.
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional, Fokus Jalani Pengobatan Jantung
Ia menilai standar keamanan pangan merupakan aspek yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, setiap dapur yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenai sanksi tegas, termasuk penghentian operasional secara permanen.
Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola yang tengah dilakukan setelah Sudaryono dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Badan Gizi Nasional. Sejak menjabat, ia menegaskan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program MBG.
Selain melakukan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan, BGN juga sebelumnya mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai yang dinilai melakukan pelanggaran. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sudaryono mengatakan BGN saat ini juga tengah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat. Dalam waktu dekat, publik akan diberikan akses untuk ikut mengawasi kualitas menu serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan program nasional tersebut berjalan lebih transparan dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.
“Kami membangun sistem transparansi sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi makanan yang dibagikan dan kualitas pelayanan di setiap dapur MBG,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan internal tidak cukup jika tidak dibarengi partisipasi publik. Karena itu, BGN akan terus memperkuat mekanisme evaluasi, audit, serta inspeksi lapangan secara berkala terhadap seluruh SPPG di Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan kelompok rentan. Dengan cakupan yang terus diperluas, pemerintah menilai pengawasan terhadap kualitas layanan menjadi faktor utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
Sudaryono memastikan penindakan terhadap dapur yang melanggar bukan bertujuan mengurangi layanan kepada masyarakat, melainkan memastikan seluruh penyedia makanan mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. BGN juga akan terus melakukan pembinaan terhadap dapur-dapur yang memenuhi syarat agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Ia menegaskan bahwa proses “bersih-bersih” di lingkungan BGN akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap Program MBG semakin meningkat, sekaligus memastikan setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi bagi seluruh penerima manfaat.
**
