JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Penunjukan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan tanpa mengalami kekosongan kepemimpinan.
Menanggapi amanah barunya, Sudaryono mengaku merasakan campuran antara rasa syukur dan tanggung jawab yang besar. Bahkan, ia mengungkapkan tangannya sempat terasa dingin ketika menerima kabar penunjukan tersebut karena menyadari besarnya tugas yang harus diemban dalam mengawal salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kalau tangan saya dingin, ya ini antara senang karena mendapatkan kepercayaan, tetapi juga menyadari tanggung jawabnya sangat besar,” ujar Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurut Sudaryono, jabatan Kepala BGN bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memastikan jutaan penerima manfaat memperoleh akses terhadap makanan bergizi melalui Program MBG. Oleh sebab itu, ia meminta doa dan dukungan masyarakat agar mampu menjalankan tugas tersebut secara maksimal.
“Saya mohon doa agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik,” katanya.
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional, Fokus Jalani Pengobatan Jantung
Sudaryono menegaskan dirinya tidak memulai dari nol dalam memimpin Badan Gizi Nasional. Ia mengaku telah mengikuti perjalanan Program Makan Bergizi Gratis sejak masih berupa gagasan yang disusun sebelum masa kampanye Pemilihan Presiden.
Menurutnya, MBG merupakan salah satu program unggulan yang sejak awal menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Ia menjelaskan bahwa selama proses kampanye hingga pemerintahan berjalan, dirinya turut terlibat dalam berbagai diskusi mengenai konsep, strategi, hingga implementasi program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis ini dibahas jauh sebelum kampanye, kemudian menjadi materi kampanye dan setelah Presiden dilantik mulai dilaksanakan. Karena itu saya memahami betul bagaimana program ini dirancang sejak awal,” ungkap Sudaryono.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi modal penting untuk melanjutkan pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai target pemerintah.
Penunjukan Sudaryono dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugasnya selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Selama ini, Kementerian Pertanian berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang menjadi penopang utama Program Makan Bergizi Gratis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden memilih Sudaryono karena memiliki pemahaman menyeluruh mengenai ekosistem penyediaan pangan nasional yang menjadi fondasi keberhasilan MBG.
Menurut Prasetyo, sejak awal Sudaryono aktif mengikuti pembahasan, memberikan masukan, serta membantu menyusun konsep teknis pelaksanaan program.
Pengalamannya di sektor pertanian dinilai menjadi nilai tambah karena Badan Gizi Nasional memerlukan koordinasi yang erat dengan Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan bahan baku pangan.
“Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian. Ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program ini,” jelas Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa pergantian pimpinan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu pelaksanaan program nasional tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah berupaya membangun sistem distribusi makanan bergizi yang terintegrasi dengan produksi pangan nasional sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat penerima, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pelaku usaha pangan lokal.
Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Meski telah memahami konsep MBG sejak awal, Sudaryono mengakui tantangan yang dihadapi Badan Gizi Nasional tidak ringan. Selain memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi, lembaga tersebut juga harus menjaga kualitas bahan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Penunjukan Sudaryono diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, terutama dengan Kementerian Pertanian, sehingga rantai pasok bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan pengalaman yang dimilikinya, pemerintah optimistis Program MBG akan terus berkembang sebagai salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
**
