JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dalam simulasi elektabilitas calon presiden berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Prabowo memperoleh tingkat keterpilihan sebesar 23,4 persen, unggul tipis atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berada di posisi kedua dengan 21,7 persen.
Hasil survei tersebut menunjukkan persaingan elektoral antartokoh masih berlangsung dinamis. Selisih elektabilitas Prabowo dan Dedi Mulyadi yang hanya 1,7 persen memperlihatkan adanya kompetisi yang relatif ketat dalam perebutan dukungan publik.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan survei dilakukan menggunakan simulasi top of mind, yakni responden tidak diberikan daftar nama tokoh. Mereka diminta menyebutkan secara spontan sosok yang pertama kali muncul dalam ingatan ketika ditanya mengenai calon presiden.
“Dalam simulasi terbuka, di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas, meskipun memang tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain,” ujar Dedi.
Setelah Prabowo dan Dedi Mulyadi, posisi ketiga ditempati Anies Baswedan dengan elektabilitas 11,5 persen. Selanjutnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperoleh 4,5 persen, disusul Ganjar Pranowo sebesar 4,1 persen dan Gibran Rakabuming Raka dengan 3,9 persen.
Sejumlah tokoh lainnya memperoleh tingkat elektabilitas di bawah 3 persen. Sherly Tjoanda tercatat mendapatkan 2,1 persen, Mahfud MD sebesar 1,7 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,5 persen, Muhaimin Iskandar 1,2 persen, serta Zulkifli Hasan sebesar 1 persen.
Sementara itu, terdapat 17 persen responden yang belum menentukan pilihan atau memilih merahasiakan jawaban. Besarnya kelompok tersebut menjadi salah satu indikator bahwa peta persaingan elektoral masih sangat mungkin berubah seiring perkembangan politik dan persepsi masyarakat terhadap para tokoh.
Menurut Dedi Kurnia Syah, posisi Prabowo sebagai presiden petahana turut memengaruhi tingkat keteringatan masyarakat terhadap namanya. Namun, kemunculan Dedi Mulyadi dengan angka yang relatif berdekatan menunjukkan bahwa terdapat figur lain yang mulai memperoleh perhatian signifikan dari publik.
Dedi menilai kelompok responden yang belum menentukan pilihan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan perubahan konfigurasi elektoral ke depan. Pergeseran pilihan masyarakat dapat terjadi apabila terdapat perubahan penilaian terhadap kinerja, kebijakan, maupun citra masing-masing tokoh.
Ia juga menyebut tingkat keteringatan publik terhadap Prabowo perlu dipertahankan melalui kebijakan yang dinilai dekat dengan kebutuhan masyarakat. Jika program pemerintah memperoleh penerimaan dan penilaian positif, kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat posisi elektoral Prabowo dalam kontestasi berikutnya.
Meski demikian, hasil survei tersebut tidak dapat dimaknai sebagai prediksi pasti mengenai hasil pemilihan presiden. Elektabilitas merupakan gambaran preferensi responden pada saat survei dilakukan dan dapat berubah mengikuti perkembangan politik, kebijakan pemerintah, serta dinamika opini publik.
Survei nasional IPO dilaksanakan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,9 persen.
Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Responden merupakan warga berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, dengan komposisi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Pengambilan sampel dilakukan secara bertingkat dari kelurahan atau desa. Pada setiap wilayah terpilih, lima RT dipilih secara acak. Selanjutnya, dua keluarga atau rumah tangga dipilih dari setiap RT, kemudian satu responden dari masing-masing keluarga ditentukan menggunakan lembar acak.
Hasil survei ini menunjukkan Prabowo masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi terbuka. Namun, selisih yang relatif tipis dengan Dedi Mulyadi serta tingginya jumlah responden yang belum menentukan pilihan menunjukkan bahwa dinamika menuju kontestasi Pilpres masih terbuka dan dapat berubah seiring perkembangan politik nasional.
**
