InteraksiMassa.com – Empat Lawang| Kabar baik datang bagi dunia pendidikan di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Daerah ini resmi ditetapkan sebagai salah satu penerima bantuan Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat. Penetapan tersebut menempatkan Empat Lawang sejajar dengan dua kabupaten lainnya di Sumatera Selatan yang juga mendapat kepercayaan serupa, sebagai bagian dari upaya nasional memperluas akses pendidikan yang layak dan merata.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan bangsa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang, Hj. Eka Agustina, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat Rintisan secara nasional. Peresmian tersebut dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, yang berada di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 12 Januari 2025.
“Program Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Alhamdulillah, Kabupaten Empat Lawang termasuk daerah yang dipercaya menerima bantuan ini,” ujar Hj. Eka Agustina.
Pada tahun 2025, pemerintah telah mulai mengoperasikan 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kehadiran sekolah-sekolah rintisan ini diharapkan menjadi solusi awal untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.
Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar formal, tetapi juga sebagai ruang aman dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat, sekolah ini diharapkan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
Lebih lanjut, Hj. Eka Agustina menjelaskan bahwa komitmen pemerintah pusat tidak berhenti pada tahap rintisan.
Pada tahun 2026, pemerintah memastikan akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di 104 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kabupaten Empat Lawang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam daftar prioritas pembangunan permanen tersebut.
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen ini diproyeksikan akan memperkuat infrastruktur pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.
Dengan fasilitas yang lebih lengkap dan berkelanjutan, sekolah ini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan alternatif yang setara dan kompetitif dengan sekolah formal lainnya.
Program Sekolah Rakyat berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pendekatan yang diusung tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan dengan pemberdayaan sosial.
Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai pusat pembinaan karakter, pengembangan keterampilan hidup, serta penanaman nilai kemandirian bagi peserta didik.
Bagi Kabupaten Empat Lawang, kehadiran Program Sekolah Rakyat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu.
Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat agar implementasi program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan masuknya Empat Lawang sebagai penerima Program Sekolah Rakyat, harapan baru pun tumbuh bagi masa depan pendidikan di daerah tersebut.
Program ini menjadi bukti bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang terus diwujudkan oleh pemerintah demi menciptakan Indonesia yang lebih adil dan berdaya saing. **
