Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program unggulan pemerintah itu tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja lokal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan survei dilakukan secara profesional dan independen oleh DEN dengan melibatkan sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, kredibilitas survei menjadi perhatian utama karena hasilnya akan menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah ke depan.
“Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik dilakukan secara profesional. Kami menjaga betul kredibilitas survei ini dan hasilnya kami laporkan kepada Presiden,” ujar Luhut usai pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Survei tersebut didanai langsung oleh Dewan Ekonomi Nasional dan menggunakan metode pengambilan sampel secara acak untuk memastikan hasil yang objektif dan representatif terhadap kondisi di lapangan.
UMKM Menjadi Penerima Manfaat Utama
Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa salah satu temuan utama survei menunjukkan Program MBG berhasil mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
Berdasarkan hasil survei, sebanyak 86,9 persen SPPG yang beroperasi saat ini telah bekerja sama dengan sedikitnya satu pemasok berskala kecil atau UMKM yang berada di sekitar lokasi pelayanan. Bahkan secara rata-rata, setiap SPPG menggandeng sekitar tiga pelaku usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan operasional program.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat di daerah.
Menurut Seto, sekitar 65 persen UMKM yang menjadi pemasok bahan baku MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal dibandingkan oleh pemasok besar dari luar daerah.
“Supplier yang terlibat sebagian besar merupakan UMKM yang memang berada di wilayah yang sama dengan lokasi SPPG. Jadi manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat setempat,” jelasnya.
BGN Buka Opsi Pendanaan Non-APBN untuk Perluas Program MBG di Daerah 3T
Serap Tenaga Kerja dari Masyarakat Sekitar
Selain mendukung pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menemukan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data yang dihimpun, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari lingkungan sekitar.
Seto menyebut sekitar 99 persen pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan warga lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa program pemerintah tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Penyerapan tenaga kerja lokal dinilai penting karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.
Efek berganda dari program tersebut diyakini dapat mendorong perputaran ekonomi yang lebih luas, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan kesempatan kerja.
Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Dewan Ekonomi Nasional menilai dampak ekonomi yang dihasilkan Program MBG berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui keterlibatan UMKM, peningkatan aktivitas perdagangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja, program ini dinilai mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
Meski demikian, DEN juga mencatat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah dukungan permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok MBG.
Menurut Seto, banyak pelaku usaha kecil membutuhkan akses pembiayaan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis produk yang dipasok kepada SPPG.
Peningkatan kapasitas UMKM dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG.
Menjadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Hasil survei yang disampaikan kepada Presiden Prabowo akan menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.
Pemerintah berharap MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan melalui peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
Melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
Dengan temuan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis semakin dipandang sebagai kebijakan yang memiliki dampak multidimensi, tidak hanya pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi daerah dan penguatan fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.
**
