Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pemanfaatan sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, yang menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan.
Menurut Nanik, pembangunan infrastruktur pendukung MBG tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga lembaga donor internasional yang memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa skema pendanaan tersebut dapat bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN, hibah luar negeri, maupun dukungan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah setempat.
Pendekatan ini dinilai dapat mempercepat pemerataan layanan MBG tanpa memberikan tambahan beban yang terlalu besar terhadap APBN.
“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor kami akan coba kerja samakan atau bisa dibiayai melalui CSR BUMN maupun hibah dari luar negeri,” ujar Nanik usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo Lantik Pimpinan Baru BGN dan Angkat Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden
Nanik S. Deyang Pimpin BGN, Fokus Perbaiki Kualitas Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun demikian, pelaksanaan program di wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri. Selain faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dan minimnya fasilitas pendukung sering kali menjadi hambatan dalam distribusi layanan gizi secara merata.
Karena itu, BGN menilai diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembangunan dapur MBG agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh manfaat yang sama dengan daerah lain.
Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, pembangunan fasilitas pelayanan gizi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah diversifikasi sumber pendanaan dapat menjadi solusi untuk mempercepat implementasi program nasional berskala besar.
Selain membantu efisiensi anggaran pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan lembaga donor juga berpotensi memperkuat aspek keberlanjutan program.
Meski demikian, pengelolaan dana dari berbagai sumber tersebut tetap memerlukan sistem pengawasan yang ketat.
Transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting agar seluruh bantuan yang diterima dapat digunakan sesuai tujuan program.
Ke depan, BGN berharap skema pendanaan alternatif ini mampu memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara optimal.
Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara merata hingga ke pelosok negeri.
**
