Palembang – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola pemerintahan.
Kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Selatan tersebut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena merupakan raihan opini WTP yang ke-10 secara berturut-turut. Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan pada Rabu (10/6/2026) dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Empat Lawang, A. Rifai. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Fauzan Khoiri Denin serta sejumlah pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Sekretaris Daerah Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh OPD yang terus berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Fauzan menambahkan bahwa opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI.
Sementara itu, Wakil Bupati Empat Lawang A. Rifai menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, penghargaan tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Rifai.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut menunjukkan bahwa budaya kerja yang berorientasi pada integritas dan tanggung jawab telah tertanam dalam lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui tata kelola anggaran yang efektif dan akuntabel, pemerintah daerah dapat memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Raihan opini WTP ke-10 ini juga menjadi sinyal positif bahwa Pemkab Empat Lawang terus berupaya meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berharap capaian tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut, Kabupaten Empat Lawang kembali membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus menjadikan pengelolaan keuangan yang sehat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera.
**
