YOGYAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam agenda diskusi publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Ia membantah anggapan bahwa dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meninggalkan forum karena menghindari kritik mahasiswa.
Menurut Sudaryono, kehadirannya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko ke kampus UGM justru bertujuan untuk membuka ruang dialog secara terbuka dengan kalangan mahasiswa mengenai berbagai isu kebangsaan dan kebijakan pemerintah.
“Kami datang memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapatkan izin dari pihak kampus. Ini bukan kegiatan pertama yang dilakukan dalam format seperti ini,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan usai insiden tersebut.
Ia menjelaskan, sejak awal penyelenggaraan forum, para narasumber telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun pandangan yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, diskusi berjalan cukup baik selama sekitar 30 hingga 40 menit. Namun situasi mulai berubah ketika sebagian peserta menghendaki agar forum dihentikan. Kondisi tersebut menyebabkan jalannya diskusi menjadi tidak kondusif dan memicu ketegangan di lokasi kegiatan.
Sudaryono mengaku tetap bertahan bersama Nusron Wahid karena meyakini dialog merupakan cara terbaik untuk menjembatani perbedaan pendapat. Namun, suasana semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya.
“Saya merasa ada yang memukul saya dan ada juga pelemparan air. Karena situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan secara aman, pihak keamanan kemudian menyarankan kami meninggalkan lokasi,” katanya.
Meski demikian, Sudaryono menegaskan bahwa langkah meninggalkan ruangan bukanlah bentuk penghindaran terhadap kritik. Ia bahkan menyebut dirinya dan rombongan sempat kembali menemui mahasiswa setelah keluar dari area kegiatan.
“Kalau ada yang mengatakan kami kabur, itu tidak tepat. Justru kami datang untuk berdialog. Bahkan ketika kendaraan kami dicegat dan kami dicari-cari oleh peserta, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah mahasiswa diketahui menyampaikan kritik terkait isu pertanahan, konflik agraria, hingga dugaan penggusuran yang terjadi di sejumlah daerah.
Menanggapi hal itu, Sudaryono menegaskan dirinya terbuka untuk memeriksa langsung berbagai persoalan yang disampaikan.
Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat. Bahkan, apabila diperlukan, dirinya siap turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi.
Mahasiswa Turun ke Jalan, Lima Tuntutan BEM UI Jadi Sorotan Nasional
“Kalau memang ada persoalan agraria atau dugaan penggusuran tertentu, mari kita cek bersama. Saya siap datang langsung untuk melihat dan memverifikasi kondisi di lapangan,” katanya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keterbukaan. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan perbaikan kebijakan publik.
“Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, tentu bisa diperbaiki. Itulah esensi demokrasi. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, tetapi pada saat yang sama juga harus menghormati hak orang lain untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang datang dengan niat mengikuti diskusi secara konstruktif namun tidak dapat memperoleh kesempatan berdialog secara maksimal akibat situasi yang berkembang di lokasi acara.
Menurut Sudaryono, pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan kalangan akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
“Saya meminta maaf kepada mahasiswa yang sebenarnya ingin berdiskusi dengan baik. Kami siap apabila diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Yang penting adalah dialog tetap berjalan,” katanya.
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan pendekatan dialog dalam menghadapi berbagai kritik dan perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
“Atas dasar kecintaan kepada bangsa dan negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Pemerintah terbuka terhadap kritik, masukan, dan berbagai pandangan yang bertujuan untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya.
Insiden yang terjadi dalam diskusi di UGM tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan dinamika hubungan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.
Meski sempat diwarnai ketegangan, kedua belah pihak diharapkan tetap mengedepankan dialog dan komunikasi yang konstruktif sebagai bagian dari tradisi demokrasi yang sehat di Indonesia.
**
