JAKARTA – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan persetujuan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Meski seluruh fraksi menyatakan sepakat melanjutkan pembahasan, masing-masing fraksi turut menyampaikan sejumlah catatan, evaluasi, serta masukan terhadap pelaksanaan APBN 2025 yang akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pada tahap selanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu fraksi yang memberikan sorotan terhadap sejumlah indikator pembangunan yang dinilai belum mencapai target. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga realisasi belanja pendidikan.
Selain itu, PDIP juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait meningkatnya defisit APBN 2025 yang tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar 2,53 persen PDB, sekaligus meningkat dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada pada level 2,29 persen PDB.
Menurut Fraksi PDIP, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar 92 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara mencapai sekitar 94 persen.
Namun, besaran defisit anggaran dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah agar pengelolaan fiskal tetap terjaga secara berkelanjutan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja APBN 2025 yang dinilai masih mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah masa transisi pemerintahan.
Meski demikian, Golkar meminta pemerintah menjelaskan strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta memperkuat pengelolaan utang negara.
Banggar DPR Serahkan Laporan Pembahasan RAPBN dan RKP 2027, Jadi Pedoman Penyusunan APBN Tahun Depan
Dasco Naik Mobil Komando Temui Massa Mahasiswa, DPR Janji Perkuat Dialog Soal Aspirasi Publik
Fraksi Partai Gerindra turut menyampaikan apresiasi terhadap capaian pemerintah selama pelaksanaan APBN 2025.
Gerindra menilai keberhasilan pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen menjadi indikator positif di tengah perlambatan ekonomi global.
Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai upaya menurunkan angka stunting di Indonesia.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah evaluasi terhadap kondisi perekonomian nasional. NasDem menilai daya beli masyarakat belum pulih secara struktural serta menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, fraksi tersebut juga mengkritisi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikaitkan dengan pembentukan Danantara.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan apresiasi terhadap capaian indikator makroekonomi pemerintah. Namun, PKB mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi penurunan penerimaan perpajakan dan segera menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya terkait optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pertumbuhan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat. PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal di tengah meningkatnya defisit anggaran dan beban utang negara.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi kemampuan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, PAN mendorong peningkatan efektivitas belanja negara dan optimalisasi penerimaan negara agar ruang fiskal semakin kuat.
Adapun Fraksi Partai Demokrat menilai APBN 2025 berhasil menjaga stabilitas fiskal nasional, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas penerimaan negara dan efektivitas belanja pemerintah. Demokrat juga mendorong percepatan reformasi perpajakan, penguatan pengelolaan aset negara, serta peningkatan efisiensi belanja negara.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, pimpinan rapat menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan tanggapan resmi atas seluruh masukan dan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2026.
Tanggapan tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2025 sebelum memasuki tahapan selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
**
