JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pembangunan yang akan menjadi prioritas pemerintah pada 2027. Target tersebut mencakup penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, perbaikan ketimpangan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan serta kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.
Berbagai sasaran itu disampaikan Prabowo dalam pemaparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Nota Keuangan 2027 di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026).
Salah satu sasaran utama pemerintah adalah menekan angka kemiskinan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen.
Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat harus berjalan beriringan dengan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makroekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain kemiskinan, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada 2027, TPT ditargetkan berada di rentang 4,30 hingga 4,87 persen, lebih rendah dibandingkan target 2026 yang berada pada kisaran 4,44 hingga 4,96 persen.
Penurunan pengangguran diharapkan berjalan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor produktif, peningkatan investasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana memperkuat dukungan bagi kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor rentan.
Tidak hanya itu, pemerintah menargetkan perbaikan ketimpangan pendapatan. Rasio gini pada 2027 dipatok pada rentang 0,362 hingga 0,367, lebih baik dibandingkan target tahun 2026 yang berada di kisaran 0,377 hingga 0,380.
Prabowo juga menargetkan peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575. Sasaran ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta berbagai program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Dari sisi ekonomi makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Untuk mendukung sasaran tersebut, arsitektur RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif dengan mengandalkan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara.
Pemerintah juga melihat adanya momentum positif dari kinerja ekonomi pada 2026. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pada periode yang sama, belanja negara tumbuh 18,2 persen yoy.
Prabowo menekankan bahwa transformasi ekonomi menuju aktivitas yang memiliki nilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program prioritas pemerintah dituntut berjalan efektif agar mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Prabowo Tegaskan Negara Harus Memudahkan Rakyat, Bukan Mempersulit
Menurutnya, program perlindungan sosial juga harus memiliki ketepatan sasaran dan mampu menjadi instrumen untuk menjaga masyarakat rentan. Sementara itu, pemberdayaan UMKM perlu terus didorong agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dukungan terhadap petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan juga menjadi bagian dari agenda pemerintah. Prabowo meminta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat.
Di sisi lain, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan. Pemerintah menilai penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Renovasi 100 Ribu Sekolah
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian besar pemerintah. Prabowo menargetkan 100.000 sekolah direnovasi pada 2027.
Program tersebut akan dilanjutkan pada 2028 dengan target renovasi 100.000 sekolah berikutnya. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren, selesai direnovasi paling lambat pada 2029.
Pada 2026, pemerintah mengklaim telah memperbaiki 71.744 sekolah. Sebelumnya, sekitar 17.000 sekolah juga telah diperbaiki sepanjang 2025.
Program revitalisasi tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu wilayah yang telah mendapatkan perhatian adalah Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
Pemerintah juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk menangani kebutuhan pembangunan di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar, termasuk Sabang di bagian barat Indonesia dan Merauke di wilayah timur.
Prabowo menilai perbaikan sarana pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Sekolah yang memiliki fasilitas memadai diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik.
Renovasi 10 Ribu Puskesmas
Selain pendidikan, pemerintah juga menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas. Mulai 2027, pemerintah berencana merenovasi 10.000 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di berbagai daerah.
Puskesmas tersebut berada dalam wilayah 7.280 kecamatan. Setiap Puskesmas diproyeksikan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar, dengan perhatian lebih besar diberikan kepada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Prabowo menilai Puskesmas memiliki posisi strategis karena menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang paling dekat dengan masyarakat.
Program renovasi Puskesmas ditargetkan selesai paling lambat pada 2030. Selain itu, pemerintah akan melakukan renovasi dan peningkatan terhadap 514 laboratorium kesehatan masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
441 RSUD Diperkuat
Pada tingkat layanan kesehatan rujukan, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan dan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD).
Sebanyak 441 RSUD akan diperkuat agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan kemampuan pelayanan yang lebih lengkap. Program tersebut diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain.
Sebelumnya, pemerintah juga telah membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari jumlah tersebut, 22 rumah sakit disebut telah mulai beroperasi.
Prabowo menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan berbagai target tersebut, pemerintah ingin memastikan RAPBN 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, serta memperluas akses layanan kesehatan.
Keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kemampuan memastikan anggaran benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
**
