PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim akan tetap berjalan normal menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, Edison, pada Senin (8/6/2026).
Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan segera mengusulkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim setelah menerima pemberitahuan resmi dari KPK terkait status hukum kepala daerah tersebut.
Herman Deru menjelaskan, proses administrasi pemerintahan harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Setelah ada pemberitahuan resmi, baru kita usulkan penonaktifan dan selanjutnya menunjuk Plt Bupati. Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati jika bupati berhalangan karena tersangka atau ditahan,” kata Herman Deru saat diwawancarai di Palembang, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu dokumen resmi dari KPK sebagai dasar untuk mengambil langkah administratif terhadap jabatan Bupati Muara Enim.
Meski informasi mengenai OTT telah beredar luas di media massa dan media sosial, pemerintah daerah tetap mengedepankan prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.
Herman Deru mengaku mengikuti perkembangan informasi terkait operasi penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut. Ia menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang menimpa salah satu kepala daerah di Sumatera Selatan.
“Ya, saya juga mengikuti berita di televisi dan media sosial. Bahwa ada kegiatan OTT di Kabupaten Muara Enim dan salah satu yang dibawa adalah bupatinya. Pertama saya menyampaikan keprihatinan yang begitu mendalam atas kejadian ini,” ujarnya.
KPK Sita Uang Tunai dan Saldo Rekening dalam OTT Bupati Muara Enim
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Edison Diamankan Bersama Sembilan Orang Lain
Meski demikian, Herman Deru menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati dan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum adanya penjelasan resmi dari KPK mengenai konstruksi perkara yang sedang ditangani.
Gubernur Sumsel juga menilai dugaan pelanggaran hukum yang menjerat seorang kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak dapat digeneralisasi sebagai cerminan seluruh sistem birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh aktivitas pemerintahan di Kabupaten Muara Enim tetap berlangsung tanpa hambatan sehingga pelayanan publik tidak terganggu.
“Ini kesalahan personal. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, serta pembangunan tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberlangsungan pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama karena berbagai program yang sedang berjalan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan sementara perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.
Selain memastikan stabilitas pemerintahan, Herman Deru juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara di Sumatera Selatan agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting mengenai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Ini persoalan personal ya, kita tidak bisa menduga sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum. Ini menjadi peringatan bagi semua agar menghindari pelanggaran,” katanya.
Kasus OTT yang melibatkan kepala daerah tersebut kembali menjadi sorotan publik terkait upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Sejumlah pihak berharap proses hukum yang dilakukan KPK dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait.
Menanggapi munculnya spekulasi politik pasca penangkapan Edison, Herman Deru juga memberikan klarifikasi mengenai posisi politik yang bersangkutan.
Ia menegaskan bahwa Edison bukan merupakan pengurus aktif Partai NasDem, melainkan kepala daerah yang pada saat pencalonannya didukung oleh koalisi beberapa partai politik.
“Beliau bukan pengurus partai, hanya diusung dalam pencalonan, dan itu ada beberapa partai pengusung, bukan hanya NasDem,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap proses administrasi terkait penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim dapat segera diselesaikan setelah adanya pemberitahuan resmi dari KPK. Dengan demikian, roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Muara Enim tetap berjalan secara efektif di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika yang terjadi.
**
