Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merespons seruan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengancam akan menggelar aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai persoalan ekonomi nasional.
Dalam keterangannya di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026), Kapolri menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap kegiatan demonstrasi tetap dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib,” ujar Listyo Sigit Prabowo kepada awak media.
Pernyataan tersebut muncul setelah BEM SI menyampaikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi, khususnya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata dalam mengatasi persoalan tersebut.
Jika tuntutan itu tidak mendapat respons yang dianggap memadai, mahasiswa membuka kemungkinan menggelar demonstrasi nasional dengan mengusung narasi Reformasi Jilid II.
Wacana tersebut kemudian menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat karena mengingatkan publik pada gerakan reformasi yang pernah mengubah lanskap politik Indonesia pada 1998.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa kepolisian akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal setiap kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurutnya, tugas utama Polri adalah memastikan seluruh aktivitas berlangsung aman tanpa mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan masyarakat.
“Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada,” katanya.
Sikap tersebut menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan kebutuhan menjaga stabilitas keamanan nasional.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Polri juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan.
Di sisi lain, seruan Reformasi Jilid II yang digaungkan sebagian kalangan mahasiswa mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap kondisi ekonomi nasional.
Pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan karena berpotensi memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.
BEM SI menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pemerintah dan DPR Sepakati Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil
Selain isu nilai tukar rupiah, sejumlah persoalan lain seperti biaya hidup, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat juga disebut menjadi perhatian mahasiswa.
Pengamat politik menilai dinamika yang berkembang saat ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Namun demikian, para pengamat juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang dialog agar berbagai aspirasi dapat disampaikan melalui mekanisme yang konstruktif.
Pendekatan komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah eskalasi ketegangan sosial yang tidak diperlukan.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah merespons sejumlah tuntutan mahasiswa dan menegaskan bahwa berbagai langkah perbaikan ekonomi terus dilakukan.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar, penguatan investasi, serta pengendalian inflasi disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
Dengan adanya seruan aksi dari mahasiswa dan respons dari aparat keamanan, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan situasi dalam beberapa pekan ke depan.
Semua pihak diharapkan dapat mengedepankan dialog, menjaga kondusivitas, serta menghormati hak demokratis masyarakat demi terciptanya stabilitas nasional yang tetap terjaga
**
