JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan sejumlah program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, terutama revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi bagian dari agenda besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam laporannya kepada Presiden, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pada 2025 telah mencapai target secara penuh.
Sebanyak 16.167 satuan pendidikan di berbagai daerah berhasil direvitalisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Keberhasilan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperluas program pada 2026 dengan skala yang jauh lebih besar.
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp14 triliun untuk merevitalisasi 11.744 sekolah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program tambahan yang mencakup revitalisasi 60.000 sekolah lainnya.
Dengan demikian, total sekolah yang akan mendapatkan perbaikan dan revitalisasi pada tahun 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK).
Menurut Abdul Mu’ti, revitalisasi sekolah merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
Pemerintah Naikkan Tunjangan Guru Non-ASN Menjadi Rp2 Juta per Bulan dan ASN Gaji Pokok
Selama ini masih terdapat banyak sekolah yang mengalami kerusakan bangunan, keterbatasan fasilitas belajar, hingga kurangnya sarana pendukung pendidikan.
Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan di daerah terpencil, tetapi juga di sejumlah wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran pembangunan.
Melalui program revitalisasi besar-besaran ini, pemerintah berharap kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dapat semakin diperkecil.
Sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang layak akan mendapatkan perbaikan sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang lebih baik bagi siswa dan tenaga pendidik.
Program tersebut juga mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Banyak sekolah di daerah tersebut diketahui telah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan signifikan.
“Kehadiran program revitalisasi memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih memadai dan berkualitas,” ujar Abdul Mu’ti.
Selain berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, program revitalisasi sekolah juga diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang besar.
Pemerintah menerapkan mekanisme swakelola dalam pelaksanaan revitalisasi, di mana masing-masing satuan pendidikan memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. Model tersebut dinilai mampu mendorong keterlibatan masyarakat lokal secara langsung.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah tahun ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah selama masa pelaksanaan yang berlangsung antara tiga hingga delapan bulan.
Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja konstruksi, penyedia material bangunan, tenaga teknis, hingga berbagai sektor pendukung lainnya. Dengan skala program yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, efek berganda terhadap perekonomian daerah diperkirakan cukup signifikan.
Selain membuka lapangan pekerjaan baru, perputaran ekonomi lokal juga diperkirakan meningkat seiring tingginya kebutuhan bahan bangunan dan jasa pendukung selama proses revitalisasi berlangsung.
Dalam pertemuan dengan Presiden, Abdul Mu’ti juga melaporkan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi salah satu proyek unggulan pemerintah di sektor pendidikan.
Program tersebut dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama dengan sistem pendidikan terintegrasi yang mengedepankan kualitas pembelajaran, penguatan karakter, serta penguasaan teknologi dan keterampilan masa depan.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi di berbagai daerah.
Sejumlah lokasi telah melalui proses seleksi dan tahap awal pembangunan akan dimulai di beberapa balai milik Kemendikdasmen, satu lokasi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sejumlah daerah lain yang telah ditetapkan.
Program ini diharapkan menjadi model pendidikan unggulan yang dapat meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di tingkat nasional maupun global.
Melalui percepatan revitalisasi lebih dari 71 ribu sekolah serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional.
Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun wilayah terpencil, memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan fasilitas yang layak, modern, dan berkualitas sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
**
