JAKARTA – Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebesar Rp17,18 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat berbagai program prioritas nasional di bidang pendidikan tinggi, riset, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Kemdiktisaintek pada tahun 2027 mencapai lebih dari Rp82 triliun. Sebelumnya, kementerian tersebut telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp64,84 triliun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diperlukan guna mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, kebutuhan pendanaan yang memadai menjadi faktor penting dalam mewujudkan target peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan penguatan ekosistem riset nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Brian menyampaikan bahwa pagu awal yang diterima Kemdiktisaintek masih belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan program yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun yang kemudian mendapatkan dukungan dari para anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan bahwa pihaknya memahami besarnya tantangan yang dihadapi sektor pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, Komisi X memandang usulan tambahan anggaran tersebut layak untuk didukung.
Menurut Lalu, pagu anggaran yang sebelumnya ditetapkan belum mampu mengakomodasi seluruh target pembangunan pendidikan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta program prioritas pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita Presiden.
Ia menegaskan bahwa sejumlah program penting masih membutuhkan dukungan anggaran tambahan agar dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Beberapa program yang menjadi perhatian DPR antara lain Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari daerah tertinggal melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).
Program-program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi.
Selain itu, DPR juga menyoroti kebutuhan pendanaan untuk mendukung peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penguatan riset dan inovasi nasional juga menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
Tidak hanya itu, sejumlah program yang telah berjalan selama ini juga dinilai harus terus diperkuat.
Di antaranya adalah tunjangan profesi dosen non-PNS, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pembinaan perguruan tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), pengembangan jurnal ilmiah nasional, serta penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Komisi X DPR menilai keberlanjutan program-program tersebut sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Berdasarkan dokumen RAPBN 2027, anggaran Kemdiktisaintek nantinya akan didistribusikan ke berbagai unit kerja.
Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi terbesar untuk program pendidikan tinggi dan dukungan manajemen.
Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mendapatkan anggaran signifikan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan tinggi nasional.
Di bidang riset dan inovasi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan serta Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi juga memperoleh alokasi khusus untuk memperkuat kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, serta inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
Penguatan sektor pendidikan tinggi dan riset menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.
Investasi pada pendidikan dan sains dinilai menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, meningkatkan produktivitas nasional, serta mempercepat transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
Dengan adanya dukungan tambahan anggaran dari DPR, Kemdiktisaintek diharapkan mampu memperluas jangkauan program beasiswa, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, memperkuat kapasitas penelitian nasional, serta mendorong lahirnya inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Persetujuan tambahan anggaran ini juga menjadi sinyal kuat bahwa sektor pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045
**
