JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak melakukan pemangkasan terhadap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, hasil evaluasi dan penataan tata kelola program diperkirakan akan menghasilkan kebutuhan anggaran yang lebih efisien dibandingkan perhitungan sebelumnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pengurangan kebutuhan dana tersebut bukan berasal dari kebijakan pemotongan anggaran, melainkan dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang saat ini sedang berlangsung.
Menurut Prasetyo, pemerintah tengah melakukan pembenahan berbagai aspek pelaksanaan MBG agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
“Bukan pemangkasan. Tetapi dari hasil perhitungan sementara, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program Makan Bergizi Gratis ini,” ujar Prasetyo usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan besaran kebutuhan anggaran yang sesungguhnya setelah proses evaluasi dan penataan program selesai dilakukan.
BGN Buka Opsi Pendanaan Non-APBN untuk Perluas Program MBG di Daerah 3T
Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup efektivitas distribusi, tata kelola pelaksanaan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan pendanaan program dalam jangka panjang.
“Dari proses penataan ini nanti akan bisa dihitung dengan lebih cermat berapa sebenarnya total anggaran yang dibutuhkan untuk Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional, proses evaluasi ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
Pemerintah berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Meski sedang menjalani proses evaluasi dan penataan, Prasetyo memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat, khususnya kelompok sasaran yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Dengan evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia.
**
