Jakarta – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Peneliti Pusat Studi Politik dan Transformasi Sosial (Puspolnas) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Syarifudin, menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menekan beban anggaran negara.
Menurut Syarifudin, pelibatan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana MBG merupakan pendekatan yang realistis dan berpotensi memberikan manfaat ganda.
Selain mendukung distribusi makanan bergizi kepada peserta didik, model tersebut juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Syarifudin sebagaimana dikutip dari laman resmi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak usia sekolah.
Untuk mendukung pelaksanaannya pada tahun 2026, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp268 triliun yang digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selama ini, SPPG menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG. Namun, keberadaan dapur umum dan sistem distribusi makanan membutuhkan investasi besar, mulai dari pembangunan fasilitas, penyediaan peralatan, hingga biaya operasional yang tidak sedikit.
Qodari Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan, Pemerintah Tolak Tuntutan Penghentian
Mensesneg Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran MBG, Evaluasi Diperkirakan Kurangi Kebutuhan Dana
Syarifudin menilai salah satu komponen biaya terbesar dalam program tersebut terletak pada proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Oleh karena itu, pemanfaatan kantin sekolah sebagai titik produksi dan penyajian makanan dinilai mampu mengurangi kebutuhan biaya distribusi secara signifikan.
“Dengan melibatkan kantin sekolah sebagai mitra pelaksana, pemerintah dapat menekan berbagai biaya tersebut karena makanan dapat diproduksi dan disajikan langsung di lingkungan sekolah tanpa memerlukan proses distribusi yang panjang dan kompleks,” jelasnya.
Selain aspek efisiensi anggaran, pelibatan kantin sekolah juga dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Selama ini, program MBG telah menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia bahan pangan.
Apabila kantin sekolah turut dilibatkan secara langsung, maka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal akan semakin terbuka.
Pedagang yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dapat memperoleh manfaat lebih besar melalui peningkatan aktivitas usaha dan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Menurut Syarifudin, model tersebut dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar yang memiliki akses modal dan jaringan distribusi luas.
“Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang memberikan ruang bagi masyarakat akar rumput untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.
Meski demikian, Syarifudin mengingatkan bahwa pelibatan kantin sekolah harus dibarengi dengan persiapan yang matang.
Pemerintah perlu memastikan setiap kantin yang ditunjuk memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, dan kelayakan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pengelola kantin juga harus mendapatkan pelatihan khusus terkait penyusunan menu sehat, pengolahan makanan bergizi, manajemen kebersihan, hingga sistem keamanan pangan. Langkah tersebut penting untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik.
Ia menegaskan bahwa kantin sekolah tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat berjualan makanan, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak.
“Dengan dukungan tersebut, kantin sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berjualan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendidikan kesehatan dan gizi bagi peserta didik,” tegasnya.
Lebih jauh, Syarifudin menilai Program Makan Bergizi Gratis harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Keberhasilan program ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas generasi muda di masa mendatang.
Karena itu, pemerintah diharapkan terus mencari model pelaksanaan yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pelibatan kantin sekolah dinilai sebagai opsi yang layak dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan MBG sekaligus memperluas dampak ekonomi di tingkat lokal.
Jika diterapkan dengan pengawasan dan standar yang tepat, model kemitraan ini berpotensi menjadikan kantin sekolah sebagai garda terdepan dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
**
