Palembang – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. H. Sandi Nugroho SIK SH MHum, memberikan perhatian khusus terhadap upaya perlindungan lingkungan, terutama dalam mengantisipasi dan memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meningkat pada pertengahan tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumatera Selatan yang berlangsung di Hotel Salatin, Palembang, Selasa (2/6/2026).
Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa tantangan yang dihadapi institusi Polri ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu fungsi atau satuan kerja saja.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas bidang menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Irjen Pol Sandi Nugroho.
Menurutnya, sinergi antarbidang merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri sekaligus menyukseskan program pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tambahnya.
Kapolda menjelaskan bahwa keberhasilan institusi Polri saat ini tidak lagi hanya diukur dari kinerja satu fungsi tertentu, melainkan dari kemampuan seluruh satuan kerja untuk bekerja secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, masing-masing bidang memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Bidang TIK, misalnya, berperan dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi dan pengelolaan sistem informasi.
Bidkum bertugas memperkuat aspek regulasi dan penegakan hukum, sementara Bidhumas berperan dalam edukasi publik serta manajemen informasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, Biddokkes memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan personel Polri maupun masyarakat, terutama saat menghadapi situasi darurat dan bencana.
Menurut Kapolda, seluruh fungsi tersebut harus berjalan secara terpadu agar mampu menjawab berbagai tantangan keamanan dan sosial yang terus berkembang.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam Rakernis gabungan tersebut adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat akibat perubahan cuaca pada tahun 2026.
Kapolda menilai upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini mengingat karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang memiliki kawasan gambut cukup luas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit apabila kebakaran sudah terjadi dalam skala besar.
“Karakteristik wilayah Sumatera Selatan yang bergambut membuat proses pemadaman sangat sulit jika api sudah membesar. Oleh karena itu, langkah paling strategis yang dapat kita lakukan adalah mitigasi dan pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kapolda menginstruksikan Bidang TIK agar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan potensi karhutla.
Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup sistem pemantauan titik panas (hotspot) berbasis satelit hingga penggunaan alat pemantau kelembapan tanah di kawasan gambut.
Menurutnya, kedua sistem tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada petugas di lapangan.
“Jika data menunjukkan adanya penurunan kadar air, personel di lapangan dapat segera mengambil langkah antisipasi sebelum lahan mengering dan rentan terbakar,” jelasnya.
Dengan dukungan teknologi dan koordinasi lintas fungsi, langkah pencegahan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Selain fokus pada pencegahan karhutla, Rakernis gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumatera Selatan dalam menghadapi berbagai dinamika keamanan nasional, termasuk ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya SIK MH, mengatakan bahwa pelaksanaan Rakernis gabungan empat satuan kerja strategis tersebut merupakan wujud nyata implementasi transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antarbidang diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan organisasi dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.
Melalui Rakernis gabungan tersebut, Polda Sumatera Selatan berharap seluruh jajaran dapat semakin memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkokoh kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan yang berkembang, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian serius di wilayah Sumatera Selatan. (*)
**
