JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam dan menjaga keuangan negara kembali ditegaskan.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan denda administratif, hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI dalam sebuah acara resmi di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan optimalisasi penerimaan negara sekaligus menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini kerap menghadapi berbagai pelanggaran, baik administratif maupun pidana.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah berhasil mengamankan total nilai sebesar Rp11.420.104.815.858 atau Rp11,42 triliun.
Angka tersebut berasal dari berbagai sumber penerimaan, yang mencerminkan sinergi lintas sektor dalam penegakan hukum dan pengelolaan kekayaan negara.
Secara rinci, nilai tersebut terdiri atas denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp7,23 triliun.
Selain itu, terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp1,96 triliun.
Pemerintah juga mencatat penerimaan pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar.
Kontribusi lainnya datang dari setoran pajak periode Januari hingga Februari 2026 oleh PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar, serta pendapatan negara dari denda lingkungan hidup yang mencapai Rp1,14 triliun.
Presiden menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum dan melindungi kekayaan alam Indonesia dari praktik-praktik yang merugikan.
“Upaya penyelamatan keuangan negara dan penertiban kawasan hutan ini harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk memastikan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tegas Presiden H Prabowo Subianto dalam sambutannya sebagaimana dikutip akun FB Kementerian Sekretariat Negara.
Selain aspek keuangan, keberhasilan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga menjadi sorotan utama. Sejak Februari 2025,
Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali lahan dalam skala besar, mencakup sektor perkebunan dan pertambangan.
BACA JUGA
Presiden Prabowo Subianto ; Nyawa Lebih Utama, Jangan Kembali ke Zona Bahaya!
Istana untuk Rakyat: Hangatnya Kebersamaan di Monas dan Pesan Presiden untuk Warga
Pada sektor perkebunan kelapa sawit, luas lahan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 5.888.260,07 hektare. Sementara itu, pada sektor pertambangan, luas lahan yang ditertibkan mencapai 10.257,22 hektare.
Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran penggunaan kawasan hutan, termasuk aktivitas ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak lingkungan.
Pada tahap VI ini, Satgas PKH secara resmi menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional kepada Kementerian Kehutanan dengan luas mencapai 254.780,12 hektare.
Kawasan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis, yakni Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Langkah ini dinilai penting dalam menjaga kelestarian ekosistem serta memperkuat fungsi konservasi hutan sebagai paru-paru dunia dan penopang kehidupan masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyerahkan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit hasil penertiban seluas 30.543,4 hektare kepada Kementerian Keuangan.
Lahan tersebut nantinya akan dikelola melalui Danantara oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Skema pengelolaan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.
Pemerintah menilai bahwa penguasaan kembali lahan-lahan tersebut bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola industri perkebunan dan pertambangan nasional.
Dengan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan potensi ekonomi dari sektor ini dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.
Penertiban akan terus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia.
Ke depan, sinergi antara lembaga penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait akan terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan program ini.
Pemerintah juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional secara bertanggung jawab.
Dengan capaian ini, pemerintah optimistis bahwa upaya penyelamatan keuangan negara dan penataan kawasan hutan akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.*
